Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya. Dengan kata lain, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) terutama SDM aparatur, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah maupun Pegawai Tidak tetap (PTT). Sedangkan fungsi Badan Kepegawaian Daerah yaitu seperti berikut ini:

  1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
  2. Perumusan program dan pengendalian di bidang kepegawaian daerah;
  3. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan, mutasi, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  4. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PNSD melalui pendidikan dan pelatihan, pengangkatan karir jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  5. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan disiplin PNSD dan pegawai daerah lainnya;
  6. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan structural dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  7. Pengelolaan data, informasi dan analisa potensi PNSD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  8. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang kepegawaian daerah yang diserahkan oleh Bupati.